badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu disampaikan kepala bkd karimun kamarullazi selama hadapan 103 honorer dalam pertemuan di ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan yang dan dihadiri kepala inspektorat dan pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menungkapkan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi akan memeriksa terserah berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim hendak memverifikasi ulang berkas dan seorang. maka, jika seandainya ada dan merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi itu memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai ditampilkan sanggahan sesudah diumumkan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak lagi adalah tanggung jawab bkd, ternyata adalah kewenangan aparat penegak hukum sebab telah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan karena dapat mempunyai preseden buruk pada perekrutan honorer pada lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan demikian bisa diproses secara hukum meski sudah diangkat adalah cpns, ujarnya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyatakan zat pidana tak hilang biarpun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum karena perbuatan tersebut sudah tergolong tindak pidana. bukan hanya honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan untuk honorer serta harus diproses dengan hukum, ujarnya.
tindakan tegas pada oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan cuma supaya menegakkan hukum, tetapi supaya mewujudkan keadilan makanya tidak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan dengan orang yang berhak tapi tak miliki kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tak terpuji tersebut. efek jera harus diberikan makanya tak ada dulu oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole mengatakan selama peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan serta aparatur negara no5/2010 tentang pengangkatan honorer kategori ii menuturkan bahwa tak banyak klausul atau Salah satu pasal pun yang menjelaskan kiranya honor daerah mampu diangkat dibuat cpns.
peraturan tersebut menyebutkan kiranya honorer dibiayai tak melalui apbd atau apbn. tak dan ada pasal yang menyebutkan kiranya mereka bisa berusaha selama instansi pemerintah secara terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer tersebut merupakan honor daerah tapi honornya berasal daripada apbd atau apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin mengatakan, pihaknya telah menemukan dugaan manipulasi data sejumlah honorer dan memenuhi kriteria menjadi cpns 2013 di normatif honorer kategori ii dari dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas pendidikan no 137/kpts/2008 tentang penetapan tenaga pendidik juga kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri juga swasta dalam 31 desember 2008, gamblang memaparkan 12 orang tercatat dalam mendaftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut dalam 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, selama tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun itu dapat sebagai bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, juga dapat untuk bukti bagi aparat penegak hukum supaya mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan itu, secara juga merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd dan ad, gagal adalah tenaga honorer kategori ii yang mengikuti kriteria merupakan cpns 2013. rata-rata mereka tercatat dibuat tenaga honorer di tahun 2006 serta 2007, hanya Salah satu pihak dan tercatat untuk honorer direkrut di 1 desember 2005, tuturnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan adanya sederat honorer dan tercatat selama daftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 melalui sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos untuk sd serta smp awalnya dimulai dengan pemerintah pusat pada juli 2005, tujuannya supaya percepatan pencapaian website wajib belajar sembilan tahun. karena itu sudah selayaknya data honorer yang dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, karena otomatis masa kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut untuk honorer dalam 31 desember 2005, katanya.
