proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak baik supaya disetujui dpr ri sebab sederat alasan.
selain karena sejumlah situs pada proposal itu sudah terakomodasi di apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan agar kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, tutur anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo selama jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri juga menilai, alasan lainnya, pemerintah belum mampu membuatkan bbm bersubsidi, karena angka dan diselundupkan terbilang sangat sulit volumenya.
karena itu, proposal dana kompensasi dan hendak dimasukan dalam apbn-p 2013 tak memenuhi persyaratan untuk diterima, papar dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi itu, banyak program yang sama dan serupa melalui bantuan langsung tunai (blt) terhadap masyarakat miskin.
kekuatan-kekuatan politik di dpr ri tentu saja ingin belajar daripada pengalaman menjelang pemilu 2009. ketika tersebut, blt dijadikan kuda tunggangan partai penguasa supaya meraih simpati pemilih. hal serupa tidak boleh berulang di pemilu 2014, katanya.
kompensasi lain seperti beras supaya penduduk miskin (raskin) dan santunan terhadap siswa miskin juga website keluarga harapan sudah terakomodasi selama apbn tahun berjalan.
alasan lain agar menolak proposal tersebut merupakan fakta kiranya pemerintah belum efektif mengelola bbm bersubsidi, sebab persentase yang dicuri ataupun diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih akibatkan pencurian juga penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan ataupun tak tepat sasaran telah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. tapi, respons pemerintah atas masalah ini sangat minimalis.
dengan demikian, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, kata bambang soesatyo.